Cerita Tentang Home Visit

Untuk menghadapi Ujian Nasional peserta didik kelas 9 disibukkan oleh berbagai macam kegiatan, diantaranya adalah try out UN, yang pelaksanaannya sampai beberapa kali. Ada try out yang diadakan oleh sekolah, ada juga try out kota (yang diadakan kemendiknas) dan try out dari kemenag (karena sekolah kami madrasah yang berada di bawah kemenag.

Try out kemenag sendiri diadakan hari Senin-kamis kemarin (15 -18 Februari 2016). Anak-anak, terutama kelas 9 sebenarnya sudah berkali-kali ditekankan pentingnya (semua) kegiatan sekolah, jangan sampai tidak masuk kelas dengan tanpa keterangan/ sebab yang jelas.Tapi mau bagaimana lagi, namanya juga anak-anak. Ada saja yang membolos.

Salah satunya, seorang siswi kelas 9 sebut saja namanya Kenanga (karena Mawar sudah terlalu mainstream :D). Di hari kedua try out kemarin dia tidak masuk sekolah tanpa ada ijin. Berkali-kali nomor teleponnya di hubungi pun juga tidak diangkat. Setelah berkoordinasi dengan kesiswaan dan kurikulum diputuskan untuk melakukan home visit. Dan dengan mekanisme hompimpah saya lah yang dipilih untuk home visit. Just kidding... Bukan hompimpah, tapi yah pokoknya saya lah yang diminta untuk home visit. 

"Home visitnya nanti siang aja gimana bu, sekalian pulang." Kata saya, karena saat itu saya tengah tugas mengawasi ruangan.

"Jangan pak, seusai try out aja. Nanti kalau ditanya kepala sekolah ndak nggak bisa menjawab. Lagian rumahnya dekat koq pak" Kata waka kurikulum.

"Kemarin juga ada anak yang nggak masuk, alasannya juga sederhana." Katanya menambahkan.

Yaudahlah ya. Seusai try out dan saya mendapatkan ancer-ancer, berangkatlah saya menuju rumah Kenanga. Memang tidak jauh dan tidak terlalu sulit untuk di cari. Cukup sekali bertanya kepada tetangganya untuk memastikan rumah yang bersangkutan.

Sesampai di rumah Kenanga, saya disambut oleh seorang ibu yang berumur sekitar 50 - 60an, namun masih terlihat energik.

"Ibu, Kenanganya ada?"

"Oh ada, bentar. Masuk dulu pak guru"

"Nduk... Kesini, ada pak guru yang dateng." Kata si ibu memanggil Kenanga.

Sambil menunggu Kenanga, saya pun berkata.

"Begini bu, anak-anak kelas 9 kan sekarang sedang ada try out, dan hari ini Kenanga tidak masuk sekolah. Saya kesini untuk mengetahui alasan kenapa tidak masuk hari ini."

"Iya pak, tadi sebenarnya dia sudah akan masuk, tapi sepedanya rusak." Kata si Ibu

Tengah si ibu bicara, Kenanga muncul dari dalam rumah, dengan muka agak sembab seperti habis menangis.

"Kamu kenapa nggak masuk?" Tanya saya kepada Kenanga.

"Sepedanya rusak pak, rantainya copot-copot." 

"Kalau rusak kan bisa dibenerin."

"Iya pak guru, kemarin saya sudah bilang, kalau sepedanya bawa ke bengkel, trus paginya tinggal ambil sekalian berangkat sekolah. Tapi kemarin sore hujan." Kata si ibu.

Saya dengerin si ibu bicara, kemudian bertanya kepada Kenanga

"Kamu nggak berangkat sama teman kamu?"

"Tadi pagi udah telepon si Kantil pak, tapi nggak diangkat." Kata Kenanga.

"Kenapa kamu tidak SMS? Tadi Kantil cerita kalau ada telepon dari kamu, trus dia SMS kamu, tidak di balas, telepon juga tidak diangkat. Tadi saya juga telepon kamu berkali-kali juga tidak diangkat."

"Pulsanya habis pak, cuman bisa buat telepon doang (missed call). Tak taruh di dalam lemari, nggak tau kalau ada telepon masuk."

#FacePalm -______-

#KemudianHeningDuahari

Kemudian si ibu berkata,

"Mbahe juga sudah mengingatkan pak guru, sekolah yang rajin. Kalau sepedanya rusak bisa dibawa ke bengkel, dia bisa ke sekolah naik becak. Yang tinggal disini hanya mbahe, dia sama pakdhe dia, semua sibuk kerja. Bapak dan ibu dia kerja di Jakarta."

Oh... Ternyata beliau simbah si Kenanga, bukan ibunya.

"Saya udah pernah bilang ke ibunya Kenanga, seharusnya aku sudah nggak ngurusi hal-hal seperti ini, sekolah ada, dan lain-lain, dan lain-lain...."

Weleh... Malah curcol si ibu :D

"Tapi kan terlambat pak kalau naik becak..." Kata si Kenanga.

"Terlambat dikit kan nggak apa-apa, mending terlambat 15 atau 30 menit, daripada tidak masuk sama sekali."

"Tapi nanti kan di kecrohi (diejek/ di olok-olok) sama temen-temen..." Kata Kenanga membela diri.

"Jyaaah... Kamu kan udah kenal temen-temen kamu selama hampir 3 tahun, olok-olok mereka juga cuman gitu aja, paling cuman hari ini doang, besok juga udah nggak lagi. Lagian kamu juga sering olok-olokan sama teman kamu tho?"

Kenanga cuman nyengir.

"Trus... Ini kamu mau masuk sekolah atau enggak?" 

"Mau pak..." Kata Kenanga agak-agak malu.

"Yaudah kalau begitu, mau naik apa?"

"Di bonceng pak guru, nanti tasnya di taruh tengah."

Saya cuman bisa garuk kepala.

"Saya siap-siap, pamit sama simbah. Saya tunggu di luar."

Read More

Menyoal Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan guru merupakan sebuah topik yang riskan, bahkan bisa dikatakan cenderung tabu untuk dibicarakan. Dikarenakan sebagian besar masyarakat (terlebih yang tidak berkecimpung di dunia pendidikan dan atau memiliki saudara yang bekerja sebagai pengajar) berpendapat bahwa SEMUA guru sekarang sudah sejahtera, tanpa memahami bahwa ada dua jenis guru, yaitu guru PNS dan guru honorer. Dan yang kesejahteraannya terjamin adalah guru PNS, sedangkan guru honorer masih belum bisa dikatakan sejahtera.

Ada perbedaan yang dalam diantara guru PNS dan honorer dalam hal kesejahteraan. Guru PNS, selain mendapatkan gaji sesuai UMK, juga mendapatkan berbagai macam fasilitas serta tunjangan diantaranya tunjangan kesehatan (BPJS Kesehatan), tunjangan hari tua (BPJS Ketenagakerjaan), tunjangan anak dan istri (bagi laki-laki yang sudah menikah) yang kesemuanya diterima setiap bulannya. Selain itu juga ada gaji ke-13 yang diterima setiap tahun dan juga tunjangan fungsional yang diterima setiap semester (besarnya sama dengan yang diterima guru honorer). Bahkan saya sempat membaca jika ada gaji ke-14 untuk PNS (sumber disini, walaupun jujur agak ragu juga dengan sumbernya, mungkin ada yang bisa mengklarifikasi?). Dengan segala fasilitas dan tunjangan tersebut, maka sangat bisa dikatakan jika guru PNS sudah (sangat) sejahtera.

Di lain pihak, untuk guru honorer, pendapatan bulanan yang di dapat adalah dari honor yang besarnya di tentukan sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Dan tunjangan fungsional yang diserahterimakan setiap semester. Sementara tanggungjawab dan tuntutan profesi sama dengan guru PNS, tidak kurang. 

Hampir menjelang peringatan hari guru, hari pendidikan nasional maupun menjelang pemilu/pilkada sering diangkat kisah guru honorer yang berjuang untuk mencukupi kehidupannya. Disebutkan bahwa gaji mereka di bawah UMR, bahkan ada yang hanya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah per bulan) atau bahkan lebih rendah lagi hanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulannya. Hal itu merupakan realita nyata. Bukan settingan seperti yang sering kali kita lihat di acara reality show yang muncul di TV.

Perbedaan yang besar itulah yang menyebabkan sebagian guru honorer, terlebih yang sudah puluhan tahun menjadi guru honorer menuntut untuk diangkat menjadi PNS. Barangkali terinpirasi oleh gerakan kaum buruh berani yang menyuarakan aspirasi mereka dan akhirnya di dengar oleh pemerintah. Bedanya demo buruh kebanyakan diikuti oleh puluhan bahkan ratusan ribu buruh dan biasanya berakhir anarki sedangkan demo guru cenderung lebih tenang dan dengan peserta tidak sebanyak demo buruh.

Di sisi lain, pemerintah sebagai pihak yang dituntut tentu saja merasa gelagapan dengan tuntutan dari para guru. Demo terakhir diikuti oleh sekitar seribu orang guru honorer (sumber disini). Semacam sedih melihat video tersebut, karena saat peringatan hari Pendidikan Nasional sebelumnya bapak presiden berkenan untuk sungkem (mencium tangan) kepada guru beliau (sumber) namun tidak berkenan untuk menemui guru honorer yang tengah berdemo. Ah... Mungkin beliau terlalu lelah mengurus segala urusan negara, sehingga tidak berkesempatan untuk bertemu guru honorer yang berdemo.

Bayangkan berapa banyak duit yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, jika harus mengangkat seribu orang guru honorer untuk menjadi PNS. Ada banyak hal yang harus dipikirkan dan dikerjakan oleh pemerintah, dan pendidikan, khususnya kesejahteraan guru honorer bukanlah prioritas dari pemerintah. Masih banyak permasalahan lainnya yang jauh lebih penting daripada hal tersebut.

Kesejahteraan tidak melulu mengenai uang, untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer tidak melulu harus mengangkat mereka menjadi PNS. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa menjadi usulan/pilihan bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

1. Selama ini besaran honor untuk guru honorer ditetapkan oleh sekolah, pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan besaran honor dan sumber pendanaan untuk honor guru honorer adalah dari komite (dana sekolah) dan juga dana BOS. Jika dana komite besar maka sekolah mampu memberikan honor yang besar pula, dan sebaliknya. Dana BOS bisa dikatakan sebagai pelengkap saja. Sudah saatnya hal tersebut diubah. Pemerintah sudah seharusnya menentukan besaran minimal honor di sesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah dan memberikan subsidi yang lebih besar untuk mencukupi hal tersebut.

2. Dalam forum rapat guru sekolah pernah dibahas mengenai bisa tidak guru honorer diikutsertakan dalam program BPJS (baik kesehatan maupun ketenagakerjaan). Namun kepala sekolah belum bisa memberi kepastian, dikarenakan begitu banyaknya program pemerintah, ada BPJS, ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, dll, dll. Kepala Sekolah khawatir nantinya salah langkah, dan atau setelah mengambil kebijakan, ternyata ada kebijakan baru dari pemerintah yang tidak sama dengan kebijakan yang beliau ambil, yang akhirnya (mau tidak mau harus di ubah). Yang mana, sampai sekarang belum ada kebijakan apapun dari pemerintah berkenaan dengan hal itu. Di lain, saya pernah mention bapak Anies Baswedan selaku mendiknas mengenai guru honorer dan BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan). Dan sampai sekarang masih juga belum di balas. Ah.... Aku mah apah atuh? Khayalan tingkat dewa deh klo nggarep tweetnya di bales :))

Selama ini sakit dan juga masa pensiun merupakan "momok" bagi guru honorer, dengan penghasilan yang yah... segitu adanya, biaya berobat dan yang tinggi, ada ketakutan untuk sakit, selain takut untuk disuntik, terutama takut juga untuk melihat dan membayar tagihan rumah sakit/ dokter :D Selama ini, saya menjadi anggota BPJS Kesehatan mandiri, walaupun jarang sakit, namun jaga-jaga kalau sewaktu-waktu sakit dan pas tidak ada dana, saya tidak takut untuk ke dokter/ rumah sakit untuk berobat. Sementara untuk masa pensiun, guru honorer hanya bisa mengimami bahwa rejeki setiap mahkluk diatur oleh Yang Maha Kuasa, udah pokoknya percaya aja, nggak usah mikir yang macem-macem :D

Harapan saya, guru honorer juga disamakan dengan pekerja dan PNS lainnya, diikutkan dalam program BPJS baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, karena kami sama, untuk tingkatan/kelasnya bisa disesuaikan dengan masa kerja. Toh dana untuk BPJS sebagian di potong dari gaji pekerja, sementara sebagian lagi baru diambil dari dana perusahaan/ tempat bekerja. Jadi jika guru honorer diwajibkan untuk diikutkan dalam program BPJS juga tidak akan terlalu memberatkan pemerintah

3. Dengan kondisi perekonomian biaya tinggi seperti sekarang ini, dimana harga kebutuhan membumbung tinggi, sementara honor guru honorer sekali lagi tergantung pada kemampuan masing-masing sekolah. Saya rasa pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pemilik usaha untuk memberikan kontribusinya untuk membantu guru honorer. Tidak perlu membuat program baru, kartu diskon untuk guru, tapi bisa memanfaatkan kartu pengenal yang dikeluarkan sekolah masing-masing, atau memanfaatkan kartu Identitas PTK dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional yang harus kami cetak setiap semesternya. Yang mana sampai sekarang saya masih belum paham kegunaannya untuk apa, selain sebagai kartu identitas tentu saja. Katakanlah memanfaatkan kartu identitas tersebut sebagai kartu diskon. Mungkin terdengar aneh dan menggelikan, namun kenapa tidak. Sejauh ini yang memberikan perlakuan tersebut adalah toko buku Gramedia, namun sayangnya hanya saat tertentu saja (kalau tidak salah Hari Pendidikan Nasional dan Hari Guru). Dengan berpartisipasinya pemilik usaha menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan guru honorer dan sedikit banyak membantu meringankan beban pemerintah dalam kewajibannya menyejahterakan guru honorer.

Kesimpulan:

Sampai sekarang, gema sanjungan kepada guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, guru sebagai penentu masa depan, guru sebagai agen perubahan, dll, dll segala macam sebutan dan sanjungan tidak henti-hentinya diberikan kepada guru. Berbagai macam kegiatan simbolis diadakan saat peringatan Hari Guru dan Hari Pendidikan Nasional, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dari mulai cium tangan sampai dengan membasuh kaki guru. Namun segala macam bentuk sanjungan dan juga kegiatan simbolis tersebut hanyalah bersifat maya. Guru honorer juga manusia biasa, dengan segala macam tuntutan hidupnya Sudah selayaknya dan seharusnya pemerintah memperhatikan kesejahteraan semua guru, termasuk guru honorer. 

Tulisan ini juga diposting di kompasiana

Read More

Semangat Siswa Mengikuti Ekstra Kurikuler

Origami merupakan salah satu ekstra kurikuler (ekskul) di sekolah kami, dan saya ditunjuk sebagai pengajarnya. Kegiatan ekskul ini sudah berlangsung selama 2 tahun berjalan, dengan sambutan siswa yang tidak terlalu antusias (paling tidak jika dibandingkan dengan ekskul olah raga). Di awal tahun pelajaran kemarin saya sempat menyampaikan kepada wakasek kesiswaan yang membawahi semua kegiatan ekskul di sekolah mengenai jumlah siswa yang mengikuti ekskul origami yang tidak seberapa banyak tersebut, tapi beliau menyampaikan bahwa tujuannya bukan seberapa banyak siswa yang terjaring mengikuti kegiatan ekskul, melainkan memberikan pilihan kepada siswa, kegiatan di luar KBM yang bisa mereka ikuti.

Baiklah kalau begitu, amanahpun saya jalankan dengan sebaik-baiknya.

Di awal semester pertama kemarin, sekolah kami sempat di sibukkan dengan persiapan akreditasi. Hampir setiap hari Jumat seusai sholat Jumat selama kurang lebih 2/3 bulan diadakan rapat persiapan akreditasi yang diikuti oleh semua perangkat sekolah. Yang mana, pada hari dan jam yang sama merupakan jadwal untuk kegiatan ekskul origami. Jadi selama itu pula mau tidak mau ekskul origami pun ditiadakan. Agak sayang juga sih, tapi untungnya anak-anak bisa di "tenangkan" agar tidak terlalu kecewa.

Usai segala macam kegiatan yang berhubungan dengan akreditasi, kembali ke ekskul origami. Koq jadi adem ayem ya? Anak-anak tidak ada yang datang, nggak ada juga yang datang ke perpus dan bertanya 

"Pak nanti origami tidak?" 

Semacam kangen dengan pertanyaan tersebut :D

Saya pun kemudian berinisiatif, menanyai anak-anak satu per satu. Daaaan... Semuanya kompak menjawab tidak lagi bisa ikut ekskul origami. Ada yang berasalan karena membantu orang tua di rumah, momong adiknya, momong simbahnya (?). Ada juga yang berasalan karena mengikuti ekskul lain dengan jadwal yang sama.

Yaudahlah ya, yang penting saya sudah dapat jawabannya, kemudian saya pun laporan kepada wakasek kesiswaan agar tidak timbul pertanyaan

"Pak ekskul origami koq nggak jalan lagi?"

Dan beliau bisa menerima laporan saja. Sampai dengan semester satu usai dan awal semester dua, ekskul origami tidak jalan, alias berhenti beraktifitas. Memasuki awal semester dua, muncul trend baru, sekelompok siswa kelas 9 sering datang ke perpustakaan dan minta untuk diajari origami. Mungkin karena sering melihat saya sibuk melipat kertas, dan beberapa origami yang saya pajang di perpustakaan.

Saya pun menyanggupi selama tidak menganggu pelajaran mereka. Hampir setiap istirahat mereka selalu datang dan belajar origami bersama-sama. Well... It's quite fun actually, walaupun sering kali harus ribet karena harus melayani anak-anak yang meminjam/mengembalikan buku dan atau meminta LKS. But... It's still fun :D

Rupanya kegiatan ini dilihat dan menarik perhatian siswa-siswa yang lainnya (it's obvious isn't/). Hingga awal bulan Februari kemarin, salah satu siswa yang semester kemarin ikut ekskul origami bertanya kepada saya

"Pak, ekskul origaminya koq nggak ada lagi?"

Well... Pertanyaan yang, somehow sudah lama saya tunggu :D

"Yaudah, kamu tanya ke teman-teman kamu, siapa saja yang mau ikut ekskul origami lagi, ntar habis itu laporan ke saya."

Sengaja saya minta anak-anak untuk aktif, untuk menguji seberapa besar semangat mereka untuk mengikuti ekskul origami. Selang beberapa hari kemudian, si anak kembali.

"Origaminya di mulai lagi ya pak? Saya sudah dapat temen-temen yang mau ikutan." katanya

Setelah menentukan jadwal dan peraturan/ tata tertib yang harus mereka patuhi, kegiatan ekskul pun bisa mulai dilaksanakan. Penekanan saya lebih kepada keseriusan mereka dalam mengikuti ekskul, karena mereka yang meminta, mereka harus rajin dan tidak boleh membolos. Semacam kontrak belajar gitu deh.

Tidak saya sangka ternyata cukup banyak juga yang ikutan, ada sekitar 10 orang siswa kelas 7 yang ikutan. Saya tidak berharap bisa sampai segitu soalnya, perkiraan saya cuman 5 orang soalnya :P

Tapi tidak terlalu banyak, sehingga masih bisa di handle. Tidak mudah rupanya, walaupun dengan kelas yang super kecil, dan materi yang saya sampaikan juga masih berupa dasar, tapi karena kebanyakan dari mereka banyak yang belum bisa, maka proses pembelajarannya pun juga berjalan lambat. Sekali pertemuan hanya bisa satu - dua materi origami, itu pun saya harus pelan-pelan dalam mengajarkan. Langkah demi langkah harus perlahan. Seperti bayi yang baru belajar berlajan, setapak demi setapak.

Yang sering kali bikin gemes, kalau ada anak yang cepat paham, sementara temannya yang lain belum paham.

"Sudah pak, habis ini gimana?" Kata yang sudah paham

"Bentar pak, jangan cepat-cepat." Kata yang yang ketinggalan

Saya cuman bisa nyengir sambil tepok jidat.

Segala hiruk pikuk di kelas kecil ini memang, sedikit banyak melelahkan, namun demikian juga menyenangkan, berinteraksi dengan anak-anak. Belajar bersama melipat kertas. satu hal yang saya harapkan sih anak-anak tetap semangat dalam mengikuti ekskul origami, dan apa yang mereka dapatkan di ekskul ini bisa bermanfaat buat mereka

Read More

Kelebihan atau Kekurangan Guru?

2 hari lalu, seorang teman saya di facebook membagi tautan yang menarik perhatian saya. Tautan tersebut membeberkan mengenai statistikjumlah guru dan peserta didik di Indonesia. Menarik karena disitu disebutkan bahwa pertumbuhan jumlah guru (honorer) jauh lebih pesat daripada pertumbuhan jumlah peserta didik (siswa). Dengan kata lain jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah peserta didik. Kalau boleh saya menterjemahkannya jumlah guru di Indonesia berlebihan (menurut data statistik tersebut).

Yang mengganjal di pikiran saya adalah, antara statistik dengan realita di lapangan. Secara gamblang tidak usah jauh-jauh mencari contoh di sekolah kami sendiri. Ada beberapa guru mapel yang tidak hanya mengajar di sekolah kami, tapi di dua sekolah bahkan lebih. Ada yang dikarenakan alasan PNS yang diperbantukan (untuk memenuhi tuntutan 24 jam mengajar), ada juga yang karena mapel bersangkutan tidak banyak jumlah gurunya.

Di lain pihak, beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol dengan guru/ staff sekolah swasta yang sekolahnya mengadopsi sistem pengelolaan sekolah dari luar negeri. Salah satu kebijakan dari sekolah tersebut adalah setiap kelas hanya diisi maksimal 25 peserta didik. Hal ini menarik perhatian saya, terlebih setelah beliau mengungkapkan alasan dari kebijakan tersebut. 

1. Kenyamanan dalam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) bagi peserta didik dan guru, hal ini berkenaan dengan luas ruangan yang tidak seberapa luas, walaupun kalau saya lihat ruangannya bisa dimaksimalkan untuk 30 orang peserta didik.

2. Alasan kemudahan dalam memahamkan siswa. dengan kelas yang kecil maka guru lebih mudah mengelola jalannya KBM, dan peserta didik lebih mudah menangkap dan memahami materi yang disampaikan oleh pendidik.

3. Kemudahan dalam pembinaan dan pengawasan peserta didik.

Ketiga alasan tersebut jika ditelaah memang ada benarnya. Yang pertama, kebanyakan sekolah konvensional baik negeri maupun swasta lebih memilih untuk memaksimalkan penerimaan jumlah siswa, tak jarang ditemui sekolah dengan kelas besar, 30 - 40 siswa per kelasnya, hal ini seringkali juga dikarenakan pembiayaan kelas, karena pembiayaan (relatif sama) maka serin kali sekolah lebih memilih kelas besar (kelas dengan jumlah peserta didik banyak). Walaupun jumlah ini masih diperbolehkan oleh kemendiknas, namun bisa dibayangkan dan di lihat bagaimana suasana kelas dengan jumlah siswa banyak dengan jumlah siswa sedikit. Jauh lebih nyaman untuk semua penghuni kelas (peserta didik dan guru). 

Yang kedua, seorang guru tidak hanya dituntut untuk transfer ilmu, namun yang lebih penting lagi adalah memahamkan peserta didik akan materi yang dibahas. Memahamkan materi kepada peserta didik akan jauh lebih mudah jika peserta didiknya terbatas. Bayangkan 1 orang guru mengajar di kelas dengan 30-40 peserta didik, dengan berbagai macam karakter, ada yang tenang mendengarkan, ada yang tenang namun diam-diam melamun bahkan tidur, ada pula yang tidak bisa diam nyeletuk, mengganggu jalannya KBM. Hal ini memang erat kaitannya dengan kemampuan untuk untuk penguasaan kelas, ada juga guru-guru yang mampu menguasai kelas besar dengan berbagai macam karakter peserta didik tersebut. Namun akan jauh lebih mudah bagi semua guru untuk menguasai kelas kecil, sehingga jalannya KBM berjalan lancara, dan tuntutan agar guru memahamkan materi kepada peserta didik lebih bisa dicapai daripada dengan kelas besar.

Yang ketiga berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan peserta didik, sekali lagi kepada tuntutan dari sistem pendidikan kita, dan juga tuntutan dari masyarakat bahwa sekolah bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu, tapi sebagai tempat untuk membentuk watak dan kepribadian peserta didik. Guru bukan hanya dituntut agar mampu mentransfer ilmunya, membuat peserta didik memahami materi yang disampaikan dan yang tidak kalah penting membentuk akhlak dari peserta didik. Bayangkan sekian banyak peserta didik dengan beraneka ragam latar belakang keluarga, dengan kepribadian yang berbeda-beda pula, harus di hadapi oleh sekelompok kecil guru dengan banyak tuntutan tersebut. Beberapa kali saya ngobrol dengan orang tua peserta didik yang menyatakan

"Saya sudah menyerah mendidik anak saya pak, anaknya susah dibilangin."

Saya rasa saya bukanlah satu-satunya orang yang mendengar penyataan senada. Jika anda seorang pendidik, saya yakin pernah mendengar pernyataan semacam itu, paling tidak sekali. Jika orang tua yang mempunyai tanggungjawab utama terhadap anak, yang hanya menghadapi anak-anaknya saja yang jumlahnya paling banyak 12 orang (saya rasa tidak banyak keluarga seperti keluarga Halilintar, no?) bersikap seperti itu, bagaimana dengan kami para guru, pengajar dan staff di sekolah yang setiap hari harus mengajar, mendidik, membentuk akhlak dari puluhan bahkan ratusan anak di sekolah kami?

Kembali ke sekolah kami, permasalahan guru yang mengajar di dua tempat (atau lebih), dan juga kekurangan guru (saat ini sekolah kami tidak memiliki guru TIK, karena sekolah kami masih menggunakan kurikulum KTSP, sedangkan dikarenakan kurikulum 2013 menghilangkan mapel TIK, banyak guru TIK yang banting setir mencari mata pencaharian lain di luar mengajar) mengganggu jalannya pembelajaran. Idealnya guru hanya mengajar di satu sekolah saja, sehingga guru bisa fokus dalam mendidik peserta didik. Guru bisa menggunakan waktu di luar jam mengajar untuk memahamkan materi bagi peserta didik yan tertinggal (entah dengan memberi semacam kursus singkat, remidi, ataupun bentuk pembelajaran lainnya). Namun karena kesibukan guru yang harus loncat dari satu sekolah ke sekolah lain, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah "pemerataan" jika mayoritas peserta didik dalam satu kelas sudah paham, maka dianggap semua sudah paham. Yang belum paham hanya bisa disarankan untuk belajar secara mandiri (yang mana tidak semua peserta didik memiliki minat untuk belajar secara mandiri).

Kembali ke premis awal, dengan statistik yang menyatakan perbandingan jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah peserta didik. Jika statistik ini berdasarkan data riil, maka sangat disayangkan. Kemana guru-guru yang disebut berlebihan tersebut? karena bahkan di sekolah kami yang masih berada di pulau Jawa, di kota yang cukup besar saja masih kekurangan guru. Tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan sekolah di kota-kota kecil/pedesaan, terlebih di luar pulau Jawa. 

Kesimpulan: Saya rasa yang terjadi adalah bukan overquota guru, namun tidak terdistribusikannya jumlah guru secara merata, sehingga di beberapa tempat (kota/provinsi) jumlah guru berlebih, sementara di tempat lain kekurangan jumlah guru. Pemerataan inilah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Tulisan ini juga di posting di kompasiana

Read More